Yeremia Mendrofa Minta Pemprov Banten Evaluasi Data Desil Jalur Afirmasi SPMB 2026
Anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa menilai mekanisme seleksi dan validitas data desil jalur afirmasi SPMB 2026 perlu dievaluasi.
BANTEN, OH GITU - Anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa menilai program sekolah swasta gratis belum dapat menjadi solusi utama bagi siswa yang gagal lolos Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur afirmasi akibat persoalan data desil. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Banten perlu membenahi mekanisme seleksi dan validitas data penerima jalur afirmasi.
Intinya:
- Yeremia Mendrofa meminta evaluasi mekanisme seleksi dan validitas data desil jalur afirmasi SPMB.
- Masih terdapat kuota jalur afirmasi SMA negeri yang belum terisi, termasuk di Kota Tangerang.
- Program sekolah swasta gratis dinilai belum menyelesaikan persoalan akibat data desil.
- Pemprov Banten diminta menyediakan mekanisme verifikasi dan pengaduan yang cepat.
- Jamaluddin sebelumnya menyarankan siswa yang gagal jalur afirmasi memilih sekolah swasta gratis.
Yeremia Nilai Persoalan Utama Ada pada Mekanisme Seleksi
Pernyataan itu disampaikan Yeremia menanggapi komentar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Jamaluddin yang menyarankan calon siswa yang gagal masuk jalur afirmasi karena terkendala data desil untuk mendaftar ke sekolah swasta gratis.
Menurut Yeremia, solusi tersebut belum menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan hasil pengumuman jalur afirmasi, masih terdapat kuota afirmasi SMA negeri yang tidak terisi.
Ia memberi contoh di Kota Tangerang, dari 13 SMA Negeri terdapat 8 sekolah yang kuota SPMB jalur afirmasinya tidak terpenuhi.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan semata-mata keterbatasan daya tampung, melainkan mekanisme seleksi dan validitas data yang perlu dievaluasi,” kata Yeremia kepada BantenNews.co.id, Jumat (26/6/2026).
Program Sekolah Swasta Gratis Dinilai Masih Memiliki Kendala
Yeremia mengapresiasi program sekolah swasta gratis sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Namun, menurut dia, pelaksanaan program tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan.
“Tidak sedikit sekolah swasta yang lokasinya jauh dari tempat tinggal calon siswa sehingga menambah beban biaya transportasi. Selain itu, masih terdapat keluhan mengenai biaya-biaya lain di luar pembebasan uang sekolah, sosialisasi mekanisme pendaftaran yang belum merata, serta sebagian sarana dan mutu pendidikan yang perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Dorong Evaluasi Data Desil dan Pemanfaatan Kuota Afirmasi
Yeremia meminta Pemerintah Provinsi Banten segera mengevaluasi penggunaan data desil sebagai syarat jalur afirmasi. Menurut dia, harus tersedia mekanisme verifikasi dan pengaduan yang cepat bagi keluarga yang merasa layak menerima afirmasi tetapi datanya tidak sesuai.
“Data memang penting, tetapi ketika data tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat, maka negara wajib menghadirkan mekanisme koreksi agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena kesalahan pendataan,” ujarnya.
Yeremia juga mendorong pemerintah melakukan pemutakhiran dan validasi data desil secara berkala bersama instansi terkait, sekaligus menyederhanakan mekanisme perbaikan data yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Selain itu, Yeremia meminta kuota jalur afirmasi yang tidak terisi dimanfaatkan bagi calon siswa dari keluarga tidak mampu melalui mekanisme verifikasi tambahan.
Di sisi lain, ia meminta pelaksanaan program sekolah swasta gratis dievaluasi agar benar-benar bebas dari pungutan terselubung, mudah diakses, dan memiliki standar mutu yang terjamin.
Pemprov Banten juga diminta meningkatkan sosialisasi SPMB hingga ke tingkat desa, kelurahan, dan sekolah asal. “Agar masyarakat memahami seluruh tahapan pendaftaran,” ucapnya.
Jamaluddin Sarankan Memilih Sekolah Swasta Gratis
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Jamaluddin meminta calon murid yang gagal lolos jalur afirmasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 akibat persoalan data desil untuk memilih sekolah swasta yang telah masuk program sekolah gratis Pemerintah Provinsi Banten.
Menurut Jamaluddin, persoalan data desil berada di luar kewenangan Dindikbud karena data yang digunakan dalam SPMB bersumber dari pemerintah pusat. Data tersebut diperoleh melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mengacu pada data Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Dinas Sosial (Dinsos) Banten.
“Desil itu kan kita ambil dari Kominfo, dasarnya dari Kemensos atau Dinsos. Jadi seandainya kemarin ada yang belum terdata, jadi dia belum terdata di Kemensos atau Dinsos. Karena kita ngambilnya dari Kominfo dan Kominfo ngambilnya dari Kemensos,” kata Jamaluddin, Rabu (24/6/2026).
Ia mengatakan siswa yang tidak dapat mengakses jalur afirmasi karena tidak tercatat dalam data desil tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta yang telah digratiskan pemerintah daerah.
“Masuk ke swasta aja, sekolah gratis. Gitu aja. Kan sekarang mah sudah enggak ada istilah orang enggak bisa sekolah karena enggak masuk SMA negeri. Kan sekarang ada sekolah gratis,” ujarnya.
Penulis: Fuad Hasan | Editor: Ibrahim
