Rata-rata Lama Sekolah Banten Naik, Program Sekolah Gratis Swasta Perluas Akses Pendidikan
BANTEN, OH GITU - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 9,56 tahun pada 2025, naik dari 9,23 tahun pada 2024. Peningkatan ini sejalan dengan naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 76,35 menjadi 77,25 poin.
Pemerintah Provinsi Banten menjalankan Program Sekolah Gratis sejak 2025 dengan sasaran 801 sekolah swasta tingkat SMA, SMK, dan SKh. Jumlah penerima manfaat mencapai 60.705 siswa. Pada tahun kedua, program diperluas ke kelas XI dengan kuota sama, serta Madrasah Aliyah mulai tahun ajaran 2026-2027 dengan total 10.000 siswa.
Kepala SMA PGRI 56 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Buyung Tarmidzi, menyebut jumlah siswa meningkat dari 60 menjadi 90 siswa di kelas X setelah adanya program. Total siswa kini mencapai 146 orang. "Sehingga kualitas sekolah swasta ke depan akan setara dengan sekolah negeri," ujarnya.
Zikri (17), siswa kelas X, mengaku program ini meringankan beban orang tuanya. "Biaya sekolah itu merupakan pengeluaran rutin setiap bulan yang cukup besar bagi kami. Apalagi pekerjaan ibu hanya sebagai penjual ayam potong dan ayah sebagai satpam," katanya.
Kalita (17), siswa SMKS 17 Kota Cilegon, merasa terbantu setelah gagal masuk sekolah negeri. “Alhamdulillah ternyata ada program sekolah gratis dari Bapak Gubernur untuk SMK swasta,” katanya.
Syeril (16), siswa jurusan pemasaran, menilai program ini memberi pilihan lebih luas. “Toh sama-sama gratis. Kalaupun bicara kualitas lulusan, saya rasa dari swasta juga banyak yang bagus dan berhasil,” katanya.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program ini memberi kepastian pembiayaan bagi sekolah swasta. "Termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan para gurunya," kata Andra Soni.
Ia menekankan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. "Program Sekolah Gratis ini hadir untuk memberikan pelayanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat Banten," ujarnya.
Andra menambahkan, pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab keluarga bagi orang tua yang mampu. "Ini bentuk gotong royong. Pemerintah mengurusi anak-anak yang berlatar belakang keluarga tidak mampu, agar tercapai pemerataan akses pendidikan," ujarnya. (ADV)
Penulis: Wandi | Editor: Ibrahim.