FWB Kaji Ulang Klarifikasi Parkland Soal PHK dan Dugaan Masalah Keuangan
OH GITU BANTEN - Forum Wartawan Banten belum puas. Klarifikasi PT Parkland World Indonesia soal gelombang PHK dan isu keuangan dinilai masih perlu dibedah ulang, lebih dalam dan lebih tajam.
Sikap itu ditegaskan usai pertemuan FWB dengan perwakilan Parkland di Kota Serang, Senin, 15 Desember 2025. Klarifikasi lisan sudah diterima, tapi belum dianggap cukup.
Sekretaris Jenderal FWB, Wahyudin Syafei, menyebut kajian ulang dilakukan demi kepentingan publik. Terutama warga Banten yang terdampak langsung dari menyusutnya aktivitas pabrik di Cikande.
“Dulu karyawannya lebih dari 15 ribu orang. Sekarang kabarnya tinggal sekitar 700. Angka ini bukan gosip, tapi fakta yang patut dipertanyakan,” kata Wahyudin.
Menurut dia, FWB sejak awal memang melayangkan surat klarifikasi. Alasannya sederhana, tapi krusial: pengawasan tata kelola perusahaan dan dampaknya terhadap tenaga kerja lokal.
Dugaan Tata Kelola Bermasalah
Dari penelusuran internal, FWB mengaku menerima banyak data dan informasi. Sebagian di antaranya mengarah pada dugaan lemahnya tata kelola perusahaan dan keuangan.
“Kami melihat indikasi pengelolaan yang tidak sehat. Dampaknya nyata, produksi turun dan PHK terjadi besar-besaran,” ujar Wahyudin.
FWB mencatat sejumlah dugaan serius. Mulai dari potensi pelanggaran Undang-Undang Perseroan Terbatas, hingga indikasi tindak pidana korporasi yang menyentuh isu pasar modal, TPPU, dan pajak.
Pergantian Direktur Keuangan juga ikut disorot. Transisi jabatan itu dinilai tidak berjalan profesional dan diduga diikuti persoalan finansial yang tak sederhana.
Penjelasan Versi Parkland
Penasihat Hukum PT Parkland World Indonesia, Maraden Siregar, menanggapi dengan nada tenang. Ia menyebut penurunan produksi dan PHK tak lepas dari realitas pasar.
“Order menurun sejak pandemi COVID-19 dan berlanjut sampai 2023–2024. Itu faktor utama,” kata Maraden.
Soal isu pinjaman 20 juta dolar AS dari Bank Korea, Maraden menyatakan tidak pernah ada. Ia mengaku justru terkejut mendengar kabar tersebut.
Menurutnya, dana yang masuk ke Parkland Indonesia adalah peningkatan modal dari Parkland Korea. Nilainya bahkan disebut mencapai sekitar 30 juta dolar AS, dilakukan pada 2023 dan 2025.
“Itu bukan pinjaman, tapi penambahan modal di dalam grup,” ujarnya.
FWB Masih Menunggu Jawaban Resmi
Ketua Umum FWB, Dzirin Toha, menegaskan pengawalan belum selesai. Klarifikasi lisan dicatat, tapi jawaban tertulis tetap ditunggu.
“Kami akan bandingkan data yang kami miliki dengan jawaban resmi dari perusahaan. Terutama soal dugaan TPPU dan manipulasi pajak,” kata Dzirin.
Bagi FWB, cerita belum tamat. Selama surat belum dijawab secara resmi, tanda tanya masih menggantung. Dan seperti biasa, wartawan tak dikenal sebagai pihak yang mudah puas hanya dengan janji penjelasan.
(Rilis FWB)
