Audit Dana Desa ala Prabowo, Saat Uang Rakyat Diperiksa Serius
OH GITU INDONESIA - Kalau Dana Desa punya perasaan, mungkin belakangan ini ia sedang sering overthinking. Baru turun dari pusat, eh langsung diaudit. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi tegas agar penggunaan Dana Desa di seluruh Indonesia diperiksa menyeluruh. Bukan audit yang datang sebentar lalu pamit, tapi audit yang niatnya memastikan uang negara tidak hidup dobel: satu di laporan, satu entah di mana.
Langkah ini dibaca sebagai sinyal kuat pemerintah pusat untuk memperketat pengawasan. Dana Desa diminta kembali ke khitahnya: menyejahterakan masyarakat desa. Bukan jadi dana serbaguna yang bisa berubah fungsi tergantung kebutuhan pribadi oknum tertentu.
Komposisi tim auditnya pun bikin suasana desa mendadak seperti mau kedatangan rombongan keluarga besar. “Tim audit tersebut terdiri dari Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pengawasan daerah,” tulis akun Instagram @bushcoo, Senin (15/12/2025), seperti dikutip pojoksatu.id.
Sejak awal pekan ini, tim mulai bergerak turun langsung ke desa-desa di sejumlah kabupaten prioritas. Mereka datang bukan membawa spanduk atau seremoni, melainkan daftar cek yang panjangnya bisa bikin laporan tahunan minder.
Audit ini disebut tidak bersifat administratif semata. Artinya, ini bukan audit yang puas hanya dengan map rapi dan tabel warna-warni. Tim ditugaskan meneliti detail penggunaan Dana Desa, mengevaluasi progres pembangunan, serta memastikan seluruh anggaran dipakai sesuai peruntukan.
Dalam pelaksanaannya, metode yang dipakai cukup membumi. Pemeriksaan lapangan dan verifikasi langsung dilakukan dengan mencocokkan dokumen anggaran dan kondisi riil. Kalau di laporan tertulis “jalan desa”, ya yang dicari jalan, bukan sekadar foto peresmian.
Proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, hingga fasilitas umum menjadi sasaran inspeksi fisik. Beton disentuh, panjang diukur, dan jarak antara laporan dan kenyataan diperhatikan tanpa basa-basi.
Selain infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat desa juga ikut disorot. Tim audit memastikan bantuan dan program ekonomi desa benar-benar menyentuh warga dan memberi dampak nyata. Bukan hanya eksis dengan damai di atas kertas laporan akhir tahun.
Pemerintah menegaskan audit ini bukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan memperbaiki tata kelola Dana Desa secara menyeluruh. Kalimat ini terdengar menenangkan, meski tetap saja membuat sebagian pihak refleks mengecek ulang arsip lama.
Dengan pengawasan ketat, pemerintah berharap potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Dana publik ditargetkan dikelola lebih transparan dan akuntabel, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program Dana Desa yang selama ini disebut sebagai tulang punggung pembangunan perdesaan.
Apalagi anggaran Dana Desa terus meningkat setiap tahun. Kalau tulang punggungnya besar, pengawasannya juga harus kuat. Kalau tidak, risiko salah urat selalu mengintai.
Pemerintah pusat memastikan hasil audit akan dijadikan bahan evaluasi kebijakan ke depan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diterapkan sesuai aturan hukum. Sebaliknya, desa yang dinilai mampu mengelola Dana Desa dengan baik akan dijadikan contoh praktik pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan.
Pada akhirnya, langkah ini menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto membangun desa dari pinggiran. Pesannya sederhana: Dana Desa itu milik rakyat. Jadi setiap rupiahnya harus bisa menjelaskan ke mana ia pergi dan untuk siapa ia bekerja.
