Bank Banten Kembali Dipacu Jadi Mesin Ekonomi Daerah, DPR RI Ikut Mendorong

Ringkasan Cepat

• Komisi II DPR RI mengunjungi Bank Banten di Serang.
• Pemprov Banten menilai peran Bank Banten makin strategis.
• Penempatan RKUD menjadi isu utama penguatan bank daerah.
• Kinerja Bank Banten dinilai menunjukkan perbaikan.

Berita Utama

FOKUS BANTEN – Bank Banten kembali mendapat dorongan politik untuk memainkan peran lebih besar sebagai penggerak ekonomi daerah, menyusul kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kota Serang, Rabu (28/1/2026).

Kunjungan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur Banten dan Kantor Pusat Bank Banten, menandai babak lanjutan upaya memperkuat bank milik daerah yang selama ini kerap jadi bahan diskusi, bahkan perdebatan.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan bahwa dukungan DPR RI, khususnya Komisi II, dibutuhkan untuk memperkuat posisi Bank Banten di tingkat kabupaten dan kota.

Menurut Dimyati, akses Komisi II terhadap Kementerian Dalam Negeri menjadi faktor penting dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada penguatan bank daerah.

“Sinergi KUB ini tentu memperkuat Bank Banten, baik dari sisi permodalan, teknologi, maupun tata kelola,” ujar Dimyati.

Ia menyinggung status Bank Banten yang kini tergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim, yang dinilai membuka ruang pembenahan lebih luas.

Dimyati juga menekankan pentingnya penempatan Rekening Kas Umum Daerah di Bank Banten sebagai langkah konkret, bukan sekadar wacana.

“Perputaran ekonomi akan semakin kuat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Banten,” katanya.

Dari parlemen, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyebut Bank Banten menunjukkan kemajuan dibandingkan periode sebelumnya.

Ia menilai peningkatan aset, laba bersih, serta perbaikan tingkat kesehatan bank menjadi sinyal positif yang patut dijaga konsistensinya.

“Direksi dan Dewan Komisaris Bank Banten memiliki komitmen kuat untuk terus menekan NPL. Dengan kinerja Direksi yang sangat baik, kami optimistis Bank Banten ke depan akan semakin solid dan berdaya saing,” ujar Aria Bima.

Saat ini, rasio kredit bermasalah Bank Banten disebut terus membaik dan bergerak mendekati standar nasional di kisaran 3 persen.

Kementerian Dalam Negeri juga menyatakan kesiapan mendukung penguatan Bank Banten melalui fasilitasi kebijakan jika ditemukan kendala di daerah.

Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutono menegaskan peran Bank Banten penting dalam mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah.

“Kami siap memfasilitasi. Kami sama-sama dorong bagaimana BPD itu bisa berperan aktif,” ujarnya.

Dari internal perseroan, Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami menyebut kunjungan DPR RI sebagai momentum untuk menyampaikan capaian dan tantangan yang masih dihadapi.

“Kami memiliki kesepahaman yang sama bahwa Bank Banten harus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah,” kata Busthami.

Ia mengungkapkan, pengelolaan RKUD dari dua pemerintah daerah pada 2025 telah memberikan dampak nyata bagi kinerja Bank Banten.

“Dampaknya sudah sangat signifikan. Apalagi jika ke depan seluruh pemda di Banten bergabung,” ujarnya.

Komisaris Utama Independen Bank Banten Hoiruddin Hasibuan menambahkan, dukungan DPR RI dan Kemendagri menjadi sinyal kuat bahwa penguatan Bank Banten kini mendapat perhatian serius.

Pertanyaannya tinggal satu: apakah dorongan ini benar-benar berlanjut ke keputusan fiskal di daerah, atau kembali berhenti di meja rapat.