Dugaan Pengondisian Agensi Publikasi, Sekwan DPRD Banten Hindari Konfirmasi Media

Sejumlah wartawan mengaku telah menunggu selama sekitar tiga jam untuk meminta klarifikasi terkait pengelolaan jasa publikasi media. Namun, Subhan tidak berhasil ditemui dan diduga keluar melalui pintu samping kantor.

Isu dugaan pengondisian agensi publikasi kembali menjadi perbincangan di lingkungan Parlemen Banten. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah pelaku usaha media, pengelolaan paket jasa publikasi disebut hanya dikuasai pihak tertentu secara eksklusif.

Para pelaku usaha media menilai peluang mendapatkan paket kerja sama publikasi sangat minim. Proses penentuan pihak ketiga jasa publikasi juga disebut dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.

“Yang menguasai itu-itu lagi. Banyak media lain sulit masuk,” ujar salah satu sumber pelaku usaha media.

Keluhan tersebut memunculkan dugaan persaingan usaha tidak sehat di sektor jasa publikasi media. Isu yang dipersoalkan di antaranya penggunaan vendor atau pihak ketiga dalam pengelolaan anggaran publikasi.

Selain itu, muncul dugaan adanya ketidaksesuaian nilai pembayaran yang diterima media. Salah satu wartawan bernama Zul menyebut anggaran publikasi media online mencapai Rp1,3 juta per tayang, namun media hanya menerima sekitar Rp500 ribu.

“Dari jam 14.30 kami menunggu. Kata satpam, bapak Sekwan ada di ruangan. Tapi sampai jam 16.30 tidak bisa ditemui, malah katanya keluar lewat pintu samping,” ujar Zul.

Sejumlah persoalan lain juga menjadi sorotan, mulai dari dugaan penunjukan vendor tertentu, pembagian proyek yang dinilai tidak transparan, adanya media “titipan”, hingga dugaan pembayaran yang tidak sesuai kontrak.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya potongan fee untuk oknum tertentu dalam pengelolaan anggaran publikasi informasi publik.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris DPRD Banten Subhan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.